Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang KPU (UU RI No. 22 Tahun 2007) :

  1.  Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
  2.  Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN,dan KPPSLN.
  3.  Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  4.  Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan;
  5.  Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  6.  Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
  7.  Menetapkan peserta Pemilu;
  8.  Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi;
  9. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
  10. Menerbitkan Keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
  11. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan DPD;
  12. Mengumumkan calon anggota DPR dan DPD terpilih dan membuat berita acaranya;
  13. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
  14. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, PPLN, dan KPPSLN;
  15. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU, KPU Provinsi, PPLN, dan KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  16. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
  17. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
  18. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
  19. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Tugas dan wewenang KPU Provinsi (UU RI No. 22 Tahun 2007) :

  1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di provinsi;
  2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  3. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh KPU Kabupaten/Kota;
  4. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  5. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
  6. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
  7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
  8. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Provinsi, dan KPU;
  9. Menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
  10. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota;
  11. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Provinsi;
  12. Menonaktifkan ementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai Sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  13. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
  14. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
  15. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau undang-undang.